Sejak akhir Februari 2026, Selat Hormuz jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman berubah menjadi arena perebutan kekuasaan antara Iran dan Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menutup selat bagi lalu lintas komersial pada 4 Maret 2026, mengancam dan menyerang kapal-kapal yang berani melintas.
Sejak saat itu, krisis energi global melanda, harga bahan bakar melonjak, dan lebih dari selusin kapal dagang mengalami kerusakan atau ditinggalkan krunya.
Otoritas baru: PGSA
Langkah terbaru dan paling provokatif datang pada pertengahan Mei 2026: Iran mendirikan Persian Gulf Strait Authority (PGSA), sebuah badan administratif resmi yang mengklaim wewenang penuh atas seluruh lalu lintas kapal di Selat Hormuz.
Dewan Keamanan Nasional Agung Iran mengumumkan peluncuran akun resmi PGSA di platform X, menyatakan bahwa semua kapal yang ingin melintas wajib menghubungi otoritas ini terlebih dahulu.
Prosedur yang ditetapkan PGSA mengharuskan operator kapal untuk mengirimkan formulir “Vessel Information Declaration” ke alamat resmi otoritas, yang memuat detail kepemilikan, asuransi, manifes awak, deklarasi muatan, dan rute yang direncanakan.
Setelah disetujui dan biaya tol dibayarkan, izin transit baru diterbitkan. Tidak ada tarif resmi yang dipublikasikan, namun laporan menyebut angka lebih dari satu juta dolar per kapal.
“Ikuti kami untuk pembaruan real-time tentang operasi Selat Hormuz dan perkembangan terkini.” Akun resmi PGSA di X, 19 Mei 2026
AS lawan Iran: dua klaim, satu selat
Washington menolak klaim Iran dan melancarkan “Project Freedom”, inisiatif Angkatan Laut AS untuk mengawal kapal-kapal netral melewati selat sejak 4 Mei 2026. Dua kapal berbendera Amerika berhasil melintas dengan pengawalan militer.
Namun para analis memperingatkan bahwa memaksa selat terbuka secara permanen tanpa memperluas konflik bukan perkara mudah.
Laksamana Brad Cooper, komandan tertinggi AS di Timur Tengah, mengakui bahwa kemampuan militer Iran telah “terdegradasi secara dramatis,” namun mengakui pula bahwa retorika para pejabat Tehran sudah cukup untuk melumpuhkan industri pelayaran dan asuransi.
“Suara mereka sangat keras, dan ancaman-ancaman itu jelas-jelas didengar oleh industri pelayaran dan asuransi,” kata Cooper kepada anggota Kongres pekan lalu.
Kapal disita, kapal tenggelam
Pada 15 Mei 2026, ketegangan mencapai puncak baru. Sebuah kapal yang berlabuh di lepas pantai timur Uni Emirat Arab disita oleh personel tak dikenal dan diarahkan ke perairan Iran, menurut laporan UK Maritime Trade Operations (UKMTO).
Kapal tersebut berlabuh 38 mil laut di timur laut pelabuhan Fujairah, terminal ekspor minyak penting UEA yang berulang kali diserang selama perang.
Pada hari yang sama, India mengumumkan sebuah kapal kargo berbendera India tenggelam di lepas pantai Oman setelah diserang dan terbakar dalam perjalanan dari Somalia menuju Sharjah.
Iran, melalui kantor berita semi-resmi Fars, menyatakan pihaknya tidak akan melanjutkan perundingan dengan AS kecuali lima syarat dipenuhi, termasuk pembayaran reparasi perang dan pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz.
Sebelum krisis, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan 20 persen LNG global melewati selat ini setiap hari. Kini, lalu lintas kapal anjlok drastis, hanya 40 kapal tercatat melintas dalam seminggu penuh hingga 3 Mei, jauh di bawah rata-rata 120 lintasan per hari sebelum konflik.
Hampir tidak ada tanker atau kapal kargo yang melintas pada hari-hari terpanas ketegangan. AS mengklaim blokade laut terhadap pelabuhan Iran, yang diberlakukan sejak 13 April 2026, merugikan Tehran sekitar 500 juta dolar per hari.
Sekitar 20.000 pelaut di hampir 1.000 kapal dilaporkan terjebak di Teluk Persia dalam kondisi sulit. “Para pelaut bukan tentara. Mereka warga sipil yang mengemudikan kapal, yang mengelola perdagangan global. Mereka tidak seharusnya terjebak dalam situasi seperti ini,” kata seorang pejabat industri maritim kepada CNN.
Pembicaraan damai antara AS dan Iran, yang dikenal sebagai Islamabad Talks, gagal menghasilkan kesepakatan dan menjadi pemicu blokade laut AS pada April lalu.
Sumber diplomatik menyebut status Selat Hormuz sebagai “titik buntu” utama yang mempersulit negosiasi. Presiden Trump dan Presiden China Xi Jinping, yang bertemu di Beijing pekan lalu, sepakat bahwa selat harus tetap terbuka, namun tanpa mekanisme penegakan yang konkret, pernyataan itu hanya bersifat simbolik.