Konflik bersenjata yang terus membara antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah kini mulai dirasakan dampaknya secara nyata oleh masyarakat Indonesia. Dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak, gelombang krisis global ini perlahan merambah ke dalam negeri.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah hingga menyentuh level Rp17.487 per dolar pada perdagangan Rabu (13/5/2026), turun 0,38 persen dibandingkan sesi penutupan sebelumnya. Kondisi ini memperparah tren negatif mata uang Garuda yang sempat mencatatkan titik terendah sepanjang masa di angka Rp17.537 per dolar AS pada awal Mei 2026. Para pelaku pasar menyebut ketidakpastian geopolitik global sebagai faktor utama yang memaksa investor mengalihkan modal ke aset aman seperti dolar AS dan emas.
Pangkal dari semua tekanan ini adalah lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh eskalasi konflik di Selat Hormuz — jalur laut yang menjadi urat nadi distribusi energi global. Harga minyak WTI naik 3,83% menjadi US$99,07 per barel, sementara Brent naik 3,51% menjadi US$104,85 per barel. Dalam skenario terburuk, jika Selat Hormuz tertutup permanen lebih dari sebulan, harga minyak diperkirakan bisa melonjak ke level historis di atas US$150 hingga US$200 per barel. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak, ancaman ini langsung berimbas pada stabilitas harga BBM dan beban subsidi negara.
Negara berkembang menjadi pihak paling terdampak karena memiliki cadangan minyak yang terbatas. Asian Development Bank bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang Asia menjadi 4,7 persen pada 2026, turun dari proyeksi awal 5,1 persen. Gangguan rantai pasokan global turut memperburuk keadaan — dengan Selat Hormuz yang pada dasarnya masih tertutup, perusahaan pelayaran internasional terpaksa mengkaji rute-rute alternatif termasuk jalur darat melalui Oman — yang otomatis mendongkrak biaya logistik dan harga barang impor.
Di tengah situasi yang memanas, Indonesia tidak tinggal diam. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyerukan agar ibadah haji dijadikan momentum diplomasi damai untuk menghentikan konflik AS–Iran, demi menjamin keselamatan jemaah haji dari seluruh dunia. Para ekonom dalam negeri pun mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif — mulai dari diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan devisa, hingga perlindungan daya beli masyarakat kelas bawah yang paling rentan.
Seluruh mata kini tertuju pada meja negosiasi antara AS dan Iran. Apakah gencatan senjata bisa tercapai sebelum krisis semakin dalam — jawabannya akan sangat menentukan nasib ekonomi Indonesia dan jutaan negara berkembang lainnya di bulan-bulan mendatang.