Film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia. Film ini mendadak menjadi sorotan publik setelah acara nonton bareng (nobar) di Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat, dibubarkan pihak kampus.
Pesta Babi (2026) adalah film yang dibuat bersama oleh WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke, serta disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Dale.
Film ini mengambil latar di wilayah Papua Selatan, terutama di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Fokus utamanya adalah kehidupan masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga food estate.
Judul “Pesta Babi” diambil dari tradisi budaya masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon, sebuah ritual adat besar yang melibatkan babi sebagai simbol sosial dan budaya. Tradisi itu bergantung pada keberlangsungan hutan dan alam Papua. Karena itu, film memakai istilah “Pesta Babi” sebagai metafora bahwa kerusakan hutan juga mengancam identitas budaya masyarakat adat.
Film ini berdurasi sekitar 95 menit dan menggambarkan bagaimana hutan-hutan adat dibuka untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan dalam skala besar. Narasi yang dibangun film ini cukup keras karena menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “kolonialisme modern” atas Papua, serta menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek investasi di kawasan tersebut.
Kontroversi: Nobar Dibubarkan di Berbagai Daerah
Menurut data yang dihimpun oleh Watchdog, terjadi setidaknya 21 kali intimidasi serius selama pemutaran film Pesta Babi di berbagai daerah di Indonesia. Intimidasi itu berupa tekanan agar pemutaran film dibatalkan, telepon dari pihak keamanan, pengawasan acara oleh intelijen aparat keamanan, hingga intimidasi terhadap penyelenggara melalui pemaksaan permintaan identitas dan tindakan pembubaran acara secara paksa.
Pembubaran pemutaran juga terjadi di Ternate, Maluku Utara, pada 8 Mei 2026, ketika sebuah video viral memperlihatkan Komandan Kodim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, membubarkan pemutaran film yang diselenggarakan oleh Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Benteng Oranje.
Kasus yang paling viral terjadi di Universitas Mataram. Nobar dibubarkan pada 7 Mei 2026 oleh pihak kampus bersama petugas keamanan. Wakil Rektor III disebut meminta pemutaran dihentikan demi “kondusivitas” kampus.
Reaksi Publik dan DPR
Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDI-P, Andreas Hugo Pareira, mempertanyakan tindakan personel TNI yang membubarkan pemutaran film dokumenter tersebut. “Mengapa menonton karya seni harus dihalangi oleh militer? Apakah ini ancaman terhadap pertahanan nasional? Tindakan militer ini berlebihan dan merupakan bentuk penindasan terhadap kebebasan berekspresi,” ujar Pareira.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa pelarangan pemutaran film Pesta Babi merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap UUD 1945 dan pelanggaran terhadap hak berekspresi serta hak publik untuk mengakses karya seni dan informasi. YLBHI juga menilai bahwa pembubaran yang dilakukan oleh anggota TNI jelas bertentangan dengan UU TNI, yang menyebutkan bahwa TNI adalah alat negara untuk urusan pertahanan, bukan keamanan dan ketertiban.
Film ini adalah refleksi tentang hubungan negara, pembangunan, lingkungan, dan hak masyarakat adat. Film ini mengajak penonton melihat Papua bukan hanya dari sudut keamanan atau politik, tetapi juga dari sisi kemanusiaan.
Kasus Pesta Babi memperlihatkan bagaimana film dokumenter kini tidak hanya menjadi medium hiburan, tetapi juga alat kritik sosial yang mampu memantik diskusi publik. Kontroversi pembubaran nobar di kampus menunjukkan bahwa isu Papua masih menjadi topik sensitif di Indonesia.
Film Pesta Babi dapat disaksikan secara bebas dan telah dipresentasikan pula dalam sejumlah forum internasional, termasuk pemutaran di Sydney, Australia.