Dunia pendidikan di Kalimantan Barat diguncang kontroversi besar setelah pelaksanaan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat berujung polemik yang viral di media sosial. Insiden ini berakhir dengan penonaktifan dewan juri dan MC oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, serta permintaan maaf resmi dari pimpinan lembaga tinggi negara tersebut.
Kronologi: Jawaban Sama, Nilai Berbeda
Polemik bermula saat final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti sembilan sekolah menengah atas di Kalbar, dengan tiga sekolah yang lolos ke babak final yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Persoalan muncul dalam sesi rebutan jawaban dengan pertanyaan: “DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?” Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.” Namun jawaban itu justru dianggap salah oleh juri dan membuat nilai tim dikurangi lima poin. Pertanyaan kemudian dilempar kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas yang memberikan jawaban hampir identik, dan jawaban tersebut dinyatakan benar.
Juri memberikan alasan bahwa artikulasi jawaban peserta SMAN 1 Pontianak dinilai tidak jelas. Namun ketidakkonsistenan ini memicu protes langsung dari peserta di lokasi lomba dan menjadi sorotan luas setelah videonya beredar di media sosial.
Protes Siswa Viral, Sekolah Tuntut Klarifikasi
Aksi protes salah satu siswi SMAN 1 Pontianak, Josepha Alexandra atau Ocha, viral di media sosial dan memicu perdebatan luas mengenai objektivitas dewan juri. SMAN 1 Pontianak kemudian menyatakan telah menyaksikan tayangan ulang lomba dan menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.
Pihak sekolah menemukan adanya kesamaan substansi jawaban antara tim SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas, namun dewan juri memberikan pembenaran hanya kepada salah satu pihak tanpa penjelasan yang memadai.
SMAN 1 Pontianak meminta penyelenggara menyampaikan penjelasan yang transparan mengenai dasar pengambilan keputusan dewan juri, serta melakukan evaluasi terhadap proses penilaian guna menjaga integritas dan kredibilitas kegiatan LCC ke depan.
MPR Minta Maaf, Juri dan MC Dinonaktifkan
MPR RI merespons dengan menonaktifkan dewan juri dan MC dalam pelaksanaan LCC tersebut. “Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis pernyataan resmi MPR.
MPR RI juga menyampaikan permintaan maaf resmi: “MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat.”
Evaluasi Menyeluruh Dijanjikan
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan, agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya profesionalitas dalam penyelenggaraan kompetisi pendidikan, terutama yang membawa nama lembaga negara. Ke depan, transparansi dan keadilan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pembinaan generasi muda.