Majalah The Economist dalam briefing terbarunya memperingatkan bahwa program ambisius Presiden Prabowo Subianto berpotensi mengancam stabilitas fiskal dan demokrasi Indonesia.
Artikel yang ditulis oleh Aaron Connelly dan Ethan Y. Wu tersebut menyoroti program makan siang gratis senilai Rp335 triliun untuk anak sekolah dan ibu hamil yang dijadwalkan dimulai tahun 2026. Menurut The Economist, program tersebut berisiko membebani keuangan negara di tengah gejolak harga minyak global yang telah melampaui 100 dolar AS per barel.
Meski ekonomi Indonesia tumbuh 5,6% pada kuartal pertama 2026, defisit anggaran awal telah mencapai 0,93% dari PDB. Nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.580 per dolar AS, disertai outflow investor asing yang menandakan kekhawatiran pasar terhadap disiplin fiskal pemerintah.
Selain isu ekonomi, The Economist juga menyoroti langkah-langkah sentralisasi kekuasaan Prabowo, termasuk kenaikan gaji hakim hingga 280% beserta tunjangan rumah dinas. Kritikus melihat langkah ini sebagai indikasi kembali ke gaya otoritarian era Suharto, meskipun Prabowo berusaha membangun citra baru sebagai pemimpin yang peduli kesejahteraan dan akrab (sering tampil dengan citra kakek penyayang kucing).
“Prabowo Subianto terlalu boros (spendthrift) dan terlalu otoriter (authoritarian). Ia sedang menggerus fondasi stabilitas ekonomi dan demokrasi Indonesia yang telah dibangun sejak krisis keuangan Asia.”
Artikel tersebut juga menyebut sifat Prabowo yang mercurial (mudah berubah-ubah), kadang tampak ramah namun di baliknya menyimpan watak keras sebagai mantan jenderal. Meski demikian, banyak pihak di Indonesia menilai program makan gratis sebagai upaya serius mengatasi stunting, meski harus diimbangi dengan kehati-hatian fiskal di tengah tekanan ekonomi global.
Trending topik ini ramai dibahas di media sosial, dengan berbagai respons mulai dari kritik tajam hingga pembelaan terhadap kebijakan Prabowo yang dianggap pro-rakyat.