Sepatu Rp 700 Ribu untuk Siswa Miskin: Siapa yang Diuntungkan?

I. Kontras yang Menyakitkan

Di sebuah desa di Jawa Tengah, seorang ibu dari keluarga sangat miskin menangis haru ketika anaknya diterima di Sekolah Rakyat. Baginya, program pemerintah ini adalah harapan nyata — pendidikan gratis, asrama, makan tiga kali sehari, tanpa biaya sepeser pun.

Tapi di balik ketulusan niat itu, tersimpan pertanyaan yang mengusik: jika anggaran sepatu untuk anaknya direncanakan Rp 700.000 per pasang, sementara harga pasaran merek yang sama hanya Rp 179.900 — ke mana perginya selisih lebih dari Rp 520.000 itu?

Itulah pertanyaan yang kini bergema di ruang publik, mengguncang program prestisius Presiden Prabowo Subianto, dan memaksa Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendatangi kantor KPK.

II. Angka yang Berbicara

Dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dengan kode RUP 64517246 mencatat anggaran pengadaan sepatu Kemensos sebesar Rp 27,54 miliar untuk 39.345 siswa pada tahun anggaran 2026. Harga satuan yang tercantum: Rp 700.000 per pasang.

Sebagai pembanding, pemilik merek sepatu Stradenine — merek yang ramai dikaitkan dalam pemberitaan — menyatakan tidak terlibat dalam pengadaan ini. Produk mereka hanya dijual sekitar Rp 179.900 di pasaran.

Perbandingan harga ini bukan sekadar soal sepatu. Investigasi BBC News Indonesia bersama sejumlah lembaga antikorupsi menemukan pola serupa pada beragam barang: drone, mesin cuci, jam dinding, hingga bingkai foto presiden dan wakil presiden.

III. Respons Para Pihak

Kemensos: Ini Hanya Pagu, Bukan Harga Final

Gus Ipul bergerak cepat menangkis gelombang kritik. Ia menegaskan bahwa angka Rp 700.000 bukan harga pembelian, melainkan harga perencanaan awal atau pagu anggaran.

“Pada saat penganggaran, ada mekanisme melihat harga pasar dan konsultasi ke ahli. Nanti menjelang lelang ada harga perkiraan sendiri — biasanya lebih murah dari pagu.”
 — Saifullah Yusuf, Menteri Sosial

Namun klaim ini memunculkan pertanyaan baru: jika angka 2025 saja sudah Rp 500.000/pasang (juga jauh di atas harga pasar), mengapa pagu 2026 justru naik menjadi Rp 700.000?

KPK: Sedang Mengkaji, Belum Menindak

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah mulai melakukan kajian untuk memetakan titik rawan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Sekolah Rakyat. Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari kualitas barang dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Namun KPK belum mengumumkan langkah penindakan konkret. Pengamat menilai kajian pencegahan saja tidak cukup — apalagi jika pengadaan 2025 sudah berjalan dan uang negara sudah keluar.

Pengamat: Jangan Sekadar Cuci Tangan

“Kalau tahun 2025 proyeknya sudah selesai dan uang negara sudah keluar, maka sekarang bukan lagi soal pencegahan. Ini harus masuk tahap penelusuran dan penyelidikan.”
 — Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis

ICW bahkan memperingatkan, tanpa kontrol ketat, proyek Sekolah Rakyat berpotensi menjadi lahan baru praktik korupsi yang berkedok program sosial.

IV. Pertanyaan Sistemik yang Belum Terjawab

Di balik polemik harga, ada masalah struktural yang lebih dalam. Pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing via e-katalog LKPP — sistem yang seharusnya menjamin transparansi. Tapi siapa yang menentukan harga di katalog? Dan bagaimana sebuah sepatu seharga Rp 179.900 bisa masuk katalog dengan harga Rp 700.000?

Kemensos sendiri mengakui berada di peringkat 167 dari lebih 600 lembaga dalam hal tata kelola pengadaan barang dan jasa — bukan posisi yang meyakinkan untuk sebuah kementerian yang kini mengelola anggaran Rp 3,8 triliun dalam satu program.

Lebih mengkhawatirkan lagi: program ini sedang dibangun dengan kecepatan tinggi. Dari 93 Sekolah Rakyat yang sedang dibangun, progres fisik rata-rata baru 45,91% per 7 Mei 2026 — namun pemerintah menargetkan selesai 20 Juni 2026. Tekanan waktu yang besar membuka celah pengawasan yang lebar.

V. Dampak ke Penerima Manfaat

Di tengah polemik angka-angka ini, ada wajah-wajah nyata yang menunggu: anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 — yang sangat miskin — yang terdaftar masuk Sekolah Rakyat mulai Juli 2026. Kemensos menargetkan 32.000 siswa baru tahun ini.

Pertanyaan yang paling mendasar: apakah sepatu yang akhirnya mereka terima sepadan dengan harga yang dibayarkan negara? Dan apakah orang tua mereka tahu, bahwa untuk sepasang sepatu anaknya, negara menganggarkan dana yang hampir cukup untuk membeli empat pasang di toko?

Ironi terbesar dari program Sekolah Rakyat bukan pada niatnya yang mulia, melainkan pada kemungkinan bahwa uang yang seharusnya memutus rantai kemiskinan justru sebagian mengalir ke kantong yang salah.

VI. Kesimpulan

Program Sekolah Rakyat adalah salah satu inisiatif paling ambisius pemerintahan Prabowo.. 500 sekolah, 500.000 siswa, Rp 3,8 triliun anggaran. Niatnya tidak perlu diragukan.

Namun niat yang baik tanpa tata kelola yang kuat hanya akan melahirkan kekecewaan. Dugaan markup dalam pengadaan perlengkapan siswa, bukan hanya sepatu, tapi juga puluhan jenis barang lain, menunjukkan bahwa celah korupsi sudah terbuka sejak awal.

KPK perlu bergerak melampaui kajian pencegahan. Kejaksaan Agung yang disebut-sebut sudah mulai penyelidikan perlu segera memberikan kepastian. Dan yang paling penting: transparansi penuh mengenai siapa saja vendor yang memenangkan kontrak pengadaan, dan berapa harga realisasinya.

Sepatu itu mungkin sudah sampai ke kaki siswa miskin — tapi sisa selisih harganya, sampai ke tangan siapa?