Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce) secara resmi melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan serangkaian keluhan serius terkait iklim investasi di Indonesia. Surat yang autentisitasnya telah dikonfirmasi oleh Bisnis.com itu beredar dan mencuat ke publik pada pekan ini, mengguncang isu hubungan dagang RI–China di tengah momen kunjungan kenegaraan Trump ke Beijing.
Dalam surat tersebut, para investor China mengakui selama ini mendukung penuh kebijakan pemerintah Indonesia dan menjalankan bisnis sesuai aturan yang berlaku. Namun mereka menegaskan situasi belakangan berubah drastis.
“Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia secara umum menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait.”— Surat resmi Kadin China kepada Presiden Prabowo, dikutip Rabu (13/5/2026)
Mereka memperingatkan, kondisi tersebut secara serius mengganggu operasional bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi China mengenai masa depan mereka di Indonesia.
Enam Poin Utama Keluhan
- Kenaikan pajak dan royalti berulang kali. Royalti sumber daya mineral dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang makin intensif dan denda hingga puluhan juta dolar AS. Kondisi ini disebut menciptakan “kepanikan” di kalangan perusahaan.
- Kewajiban DHE SDA 50% di Himbara selama satu tahun. Kebijakan wajib retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang ditargetkan berlaku 1 Juni 2026 ini dinilai akan “sangat merugikan likuiditas perusahaan dan operasi jangka panjang.”
- Pengurangan kuota bijih nikel hingga 70%. Pemangkasan kuota produksi besar-besaran mencapai sekitar 30 juta ton untuk tambang-tambang besar telah mengguncang rantai industri hilir, termasuk sektor kendaraan listrik dan baja nirkarat.
- Penegakan hukum kehutanan yang berlebihan. Satgas Penertiban Kawasan Hutan menjatuhkan denda hingga US$180 juta kepada perusahaan China terkait persoalan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH).
- Penangguhan proyek-proyek besar. Otoritas disebut melakukan intervensi paksa terhadap operasi perusahaan, termasuk menuduh proyek PLTA besar asal China merusak hutan dan memperburuk banjir, sehingga memicu penghentian dan sanksi.
- Visa kerja yang semakin diperketat. Proses persetujuan kini lebih rumit, mahal, dan dibatasi oleh ketentuan lokasi kerja tertentu yang menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajemen.
Sorotan Khusus: Nikel dan HPM
Kekhawatiran terbesar diarahkan pada sektor nikel. Kementerian ESDM disebut baru saja menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel dan mengubah formula perhitungannya dengan memasukkan unsur kobalt, besi, dan mineral ikutan lainnya. Investor China menilai kebijakan ini membuat biaya komprehensif bijih nikel melonjak hingga 200%.
“Hal ini tidak hanya akan sangat merusak proyek-proyek yang sudah ada, tetapi juga akan memengaruhi investasi masa depan, ekspor, dan lapangan kerja lebih dari 400.000 orang di sepanjang rantai industri, yang secara serius akan melemahkan kepercayaan investor global terhadap sektor nikel Indonesia.”— Kadin China, dalam surat kepada Presiden Prabowo
Investor China juga mengkhawatirkan sejumlah rencana kebijakan baru: penerapan bea ekspor tambahan untuk produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, serta pengurangan fasilitas pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Kritik atas Transparansi dan “Pihak Ketiga”
Kadin China juga mengkritik rendahnya transparansi dalam penegakan hukum di bidang perpajakan, lingkungan hidup, dan kehutanan. Mereka mengeluhkan sulitnya jalur banding resmi karena otoritas terkait sering menghindari tanggung jawab dan menunda tanggapan.
Yang lebih mengkhawatirkan, para investor menyebut beberapa masalah hanya dapat diselesaikan melalui perantara pihak ketiga yang mengenakan biaya sangat tinggi — sebuah indikasi kuat adanya praktik koruptif di lapangan.
Di akhir surat, Kadin China menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo memastikan Indonesia tetap memiliki iklim usaha yang stabil, adil, transparan, dan dapat diprediksi — sekaligus menawarkan diri untuk memberikan laporan langsung kepada Presiden jika diperlukan.